Fraksi Nasdem Sentil Anggaran Kemensos 2019 Mengendap di Himbara Rp 1,8 Triliun

Nurhadi

RBSMEDIA, Kediri – Tim pengawas Covid 19 DPR RI kembali menggelar Rapat Konsultasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jumat (29/5). Rapat Konsultasi ini dipimpin Muhaimin Iskandar, Ketua Timwas Covid 19 dan Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna.

Nurhadi Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Nasdem sekaligus Anggota Tim Pengawas Covid 19 DPR RI, juga ikut menghadiri Rapat Konsultasi yang dikemas secara Virtual.

Dalam rapat tersebut, Nurhadi mempertanyakan kepada BPK soal temuan kerugian Negara sebesar Rp 1,8 triliun, pada anggaran Kemensos 2019 yang mengendap di HIMBARA ( Himpunan Bank Negara ) dan sudah dikembalikan Rp 300 miliar.

“Apakah temuan seperti ini juga terjadi pada tahun tahun sebelumnya ? Dengan nominal yg cukup besar, ini akan menjadi lebih banyak mudhorot dari pada manfaatnya” ucap Nurhadi.

Ia juga mengingatkan, masih banyak warga dengan kategori miskin belum menerima bantuan, tapi warga kategori sudah mampu malah mendapatkan bantuan. Ironisnya lagi, Kementerian Sosial tidak tahu secara detail barapa dana yang sudah disalurkan dan berapa yang masih mengendap.

“ Kebetulan saya ada di Komisi VIII yg bermitra dengan Kemensos. Kami ingin meminta masukan dan rekomendasi atau masukan seperti apa kepada Kemensos, agar kejadian ini tidak terjadi berulang-ulang dan masalahnya hanya itu saja” imbuhnya.

Nurhadi juga mengutarakan, terkait data penerima bantuan yang masih salah, dikuatirkan Kemensos kurang SDM untuk mengupdate data terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tidak hanya itu, Nurhadi juga melontarkan ide, agar Bansos sebaiknya di transfer melalui rekening Pemerintah Desa seperti Anggaran Desa yg ditransfer oleh Kemendes. Hal ini, sebagai langkah antisipasi apabila terjadi masalah kekeliruan data, supaya cepat teratasi, karena rantai birokrasi sudah dipangkas.

Selanjutnya, belanja bantuan sembako juga bisa dilakukan pemerintah desa, hingga memberi efek positif pada perputaran ekonomi lokal. Karena, pemberdayaan UMKM akan berjalan dan kearifan lokal akan terwujud.

” Sebagai kontrol dilapangan, bisa dari petugas pendamping bantuan PKH, hingga sistem pengawasan tetap berjalan” pungkas Nurhadi

Sekedar diketahui, pemerintah telah menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun untuk penanganan wabah covid 19 di tanah air. Untuk itu, Timwas dibentuk sebagai balancing serta melakukan fungsi konstitusiaonalnya, dalam mengawasi segala kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di masa pandemi saat ini.

Source jybmedia.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Mau Pasang Iklan?
Atau Mau Pesan Produk?
Atau Mau request?
Powered by