Mendikbud Dorong Gubri Tingkatkan Pendidikan Di Riau

SPekanbaru, Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau yang terus meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) fungsi pendidikan sehingga mendekati 20 persen sesuai amanat konstitusi. Dalam necara pendidikan daerah (NPD) tahun 2018 tanpa dana transfer pusat mencapai 16,67 persen, bilamana ditambahkan dengan dana transfer pusat mencapai 19,92 persen.

“Jadi Provinsi Riau, untuk anggaran daerah tahun 2018 sudah mendekati 20 persen. Saya kira untuk tahun 2019 pasti nanti pak gubernur, mudah-mudahan akan menaikkan lagi, sehingga bisa di atas 20 persen,” tutur Mendikbud Muhadjir Effendy di kantor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Riau, di kota Pekanbaru, Jumat (08/3/2019).

Kemendikbud, menurut Muhadjir, akan terus mendorong agar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau juga bisa mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sesuai amanat konstitusi, yaitu minimal 20 persen. “Baik APBN maupun APBD harus menyediakan minimum 20 persen,” tambah Mendikbud.

Mendikbud lebih lanjut mengatakan selama ini beberapa daerah melakukan klaim telah mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan dalam APBD-nya. Tetapi, komponen anggaran terbesarnya adalah dari dana transfer dari pusat, baik yang berupa dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK). “Karena transfer daerah itu tetap bukan dana daerah, tetapi dana pusat yang ditransfer sebagai konsekuensi dari udang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ini juga sebagai konsekuensi dari diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah, di mana pendidikan itu menjadi bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dipisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelas Mendikbud.

Mendikbud berharap agar unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Provinsi Riau dapat berkomunikasi dan menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah Provinsi Riau maupun kepada kabupaten/kota yang ada. “Kita tahu walaupun urusan pendidikan itu sudah menjadi bagian dari urusan daerah tetapi secara hukum, penanggungjawab pendidikan itu tetap di Kemendikbud sebagai leading sector,” katanya.

Karena itulah, tambah Muhadjir, Kemendikbud perlu menugaskan UPT yang berada di daerah-daerah untuk memastikan bahwa pendidikan di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga kinerja pendidikan di tingkat nasional dapat diwujudkan sesuai dengan harapan. “Karena keberhasilan pendidikan di tingkat nasional merupakan akumulasi hasil dari capaian kabupaten dan provins. Dan sekaligus juga hasil dari sinergi antar-provinsi, antar-kabupaten/kota, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelas Mendikbud.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Provinsi Riau periode 2019-2024, Syamsuar, menyambut baik sekaligus mendukung kebijakan Kemendikbud dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Riau.

“Kita sangat apresiasi LPMP Riau yang telah melakukan sinkronisasi, terutama dilakukan dengan UPT Kemendikbud di Provinsi Riau, yaitu, Balai Bahasa, BP PAUD dan Dikmas, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah,” ungkap Gubernur Syamsuar.

Koordinasi dan sinkronisasi antar-UPT pusat dan daerah diwujudkan dalam berbagai ragam kegiatan peningkatan kapasitas terkait pemantapan peran dan fungsi pendidikan dan kebudayaan di daerah, tambah Gubernur Syamsuar.

Syamsuar mengungkapkan, setiap daerah dan jenjang pendidikan mempunyai kondisi karakteristik permasalahan dan keunikan masing-masing. Saat ini, pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau telah membuat berbagai terobosan kebijakan pendidikan sebagai respons atas berbagai tantangan perubahan di dunia pendidikan.

Layanan Terpadu Keliling

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau membuat terobosan berupa layanan terpadu keliling dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan. Layanan terpadu keliling yang beroperasi sejak Kamis (21/2/2019) ini merupakan upaya menjawab berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi guru dan tenaga kependidikan khususnya di Riau.

Pengurusan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) menjadi satu dari beberapa layanan unggulan yang dapat dinikmati oleh guru dan tenaga kependidikan tanpa harus datang ke kantor LPMP selaku pelaksana Unit Layanan Terpadu di Provinsi Riau.

“Kini, mereka (guru dan tenaga kependidikan) tidak lagi harus mengurus NUPTK pada hari kerja saja, karena nantinya layanan terpadu keliling ini juga akan beroperasi pada hari Minggu saat kegiatan hari bebas kendaraan atau car free day di beberapa daerah di Riau,” kata Kepala LPMP Riau, Mulyatsyah.

Layanan terpadu keliling ini merupakan modifikasi mobil pintar yang pertama di Indonesia. Direncanakan, mobil layanan terpadu ini akan berkunjung ke semua kabupaten/kota di Riau secara rutin setiap bulannya.

Redaksi RBS – rls

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Please select facebook feed.