Pemasangan Alat Monitoring Via Online di Siak, Mendapat Penolakan oleh Salah Satu Usaha Warung Makan.


RBSRADIOSIAK.COM – Pemanfaatan sistem monitoring penerimaan pajak online di Kabupaten Siak bagi pelaku usaha Restoran Hotel dan tempat Hiburan, dapat mendorong Pemda untuk menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan pajak daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak bersumber dari pajak restoran, hotel dan tempat hiburan terbilang cukup tinggi. Namun tidak semua pemilik usaha mau dipasang alat monitoring tersebut. Salah satunya adalah Sabri selaku pemilik  usaha warung makan di Siak. Menurutnya alasan penolakan tersebut telah Ia sampaikan kepada petugas pemasangan alat yang datang beberapa waktu lalu di warungnya.

“karena kita merasa tidak pernah dibesarkan oleh pemda, ketika kita masih kecil kita tidak pernah diperhatikan, sudah tu ketika sudah besar kita dikejar-kejar, bukan kita tidak taat pajak, kita bayar pajak kok sepuluh persen dengan billing yang telah diberikan, cuma kita tidak mau terlalu diawasi ruang gerak kita dan saya sudah sampaikan penolakan secara tertulis juga kepada petugas,” jelas Sabri saat di konfirmasi RBS Radio pada sore hari Kamis ( 26/09/2019).

Di sisi lain, Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan BKD, Mursidik menjelaskan jika ada yang keberatan dan menolak, harus jelas dasar penolakannya Karena pihaknya menjalankan peraturan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak  Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Targetnya tahun 2019 ini semua akan dipasang dan diterapkan kepada semua wajib pajak daerah.

“kalau keberatan apa alasan keberatannya, karena itu sudah ada Perda dan Perbub-nya,” jelas Mursidik kepada RBS Radio.

Ketua DPRD Siak, Azmi menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu cara yang efektif untuk peningkatan pemasukan bagi daerah. Azmi juga menjelaskan bahwa peraturan tersebut bukan untuk mengawasi atau mencurigai pelaku usaha atau wajib pajak. Hal tersebut guna sinergitas antara semua pihak dalam rangka meningkatkan pemasukan dan kemajuan Siak.

“kita bukan mau mencurigai atau mengawasi pelaku usaha, ini untuk kemajuan kita bersama khususnya kemajuan Kabupaten Siak,” jelas Azmi saat dikonfirmasi RBS Radio melalui selulernya.

Terakhir Sabri berharap kepada Pemerintah Daerah agar terhadap pelaku UMKM atau usaha jika dianggap aset agar mereka dibimbing dan dibina seperti pemberian modal kepada pelaku usaha tersebut.(RK)

Redaksi RBS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Mau Pasang Iklan?
Atau Mau Pesan Produk?
Atau Mau request?
Powered by