Terkait Pemasangan Alat Monitoring Pajak, Sujarwo: Jika Ada yang Keberatan kita Diskusi.

RBSRADIOSIAK.COM – Menanggapi persoalan penolakan pemasangan alat monitoring untuk keperluan pajak restoran, hotel dan tempat hiburan dari masyarakat maupun pengusaha, Komisi II DPRD Kabupaten Siak, Sujarwo yang membidangi keuangan daerah mengatakan kepada RBS Radio pada Sabtu (28/09/2019), akan berdiskusi jika ada masyarakat atau pengusaha yang keberatan soal pemasangan tersebut.

Menurut Sujarwo, bahwa aturannya jelas yakni UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan restribusi , serta Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor  Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

“Jika ada masyarakat atau pengusaha yang keberatan, kita diskusi,” kata Sujarwo, Politisi Partai Amanat Nasional Kab Siak, kepada Redaksi RBS Radio.

Sujarwo juga menambahkan bahwa akan menggenjot sektor lain dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Siak. Selain itu Ia menjelaskan pihaknya tentu tidak akan membuat pengusaha, masyarakat yang berusaha makin susah jika bisa bersinergi.

“Kita tidak akan membuat pengusaha, masyrakat yang berusaha makin susah jika kita bisa bersinergi insya Allah makin maju usahanya,” ujar Sujarwo melalui pesan Whatshapp nya.

Ini dia alasan penolakan pemasangan alat monitoring oleh salah seorang pengusaha di siak.

Sebelumnya, pemasangan alat tersebut mendapat penolakan dari pengusaha dengan alasan mereka selama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Sabri salah satu pemilik usaha warung makan di Siak.

“kita bayar pajak kok sepuluh persen dengan billing yang telah diberikan, cuma kita tidak mau terlalu diawasi ruang gerak kita dan saya sudah sampaikan penolakan secara tertulis juga kepada petugas,” jelas Sabri saat di konfirmasi RBS Radio pada sore hari Kamis ( 26/09/2019).

Menurut Sabri, tidak hanya dirinya, bahkan ada beberapa pengusaha lain yang juga keberatan akan hal tersebut, dan mengadukan hal yang sama kepada dirinya.

Sabri menambahkan harapannya adalah bahwa pemerintah dan pihak terkait hendaknya membina para pelaku usaha UMKM dan memberikan modal kepada mereka jika mereka dianggap sebagai aset. (RK)

Redaksi RBS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Mau Pasang Iklan?
Atau Mau Pesan Produk?
Atau Mau request?
Powered by