Terkait Persoalan PTSL di Siak, Ini Tanggapan Komisi Informasi Publik Dan Ombudsman

Klik Play Untuk mendengarkan versi Audio Radio yang tayang di Program Sekilas News

RBSRADIOSIAK.COM , SIAK – Keluhan Masyarakat terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan bagian dari program Pemerintah Pusat pada tahun 2017 hingga tahun 2025 menuai respon dari sejumlah pihak diantaranya Komisi Informasi dan Perwakilan Ombudsman Riau.

Menurut Alnofrizal selaku Komisioner KIP (Komisi Informasi Publik) Daerah Riau, Masyarakat melalui Desa dapat meminta secara resmi kepada BPN melalui surat terkait sejauh mana dan apa saja kendala yang dihadapi oleh BPN dalam menyelesaikan program tersebut.

Masyarakat memiliki Hak terhadap informasi, hal tersebut berdasarkan Undang Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik  dimana dalam Pasal 4 ayat 1 berbunyi “Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UndangUndang  tersebut”, kemudian dilanjut dengan ayat 4 ” Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini”.

“Masyarakat memintalah secara resmi kepada BPN, dan ditunggulah selama sepuluh hari kerja, dan BPN harus jawab itu,” Jelas Alnofrizal saat dikonfirmasi oleh RBS Radio pada Senin (30/09/2019).

Baca Juga : Program Sertifikat Tanah PTSL di Siak, Masih Temui Berbagai Kendala

Alnofrizal juga menambahkan jika dalam memperoleh informasi, masyarakat menemui kendala dan tidak dijawab secara resmi oleh BPN, maka masyarakat melalui Desa dapat melaporkan kepada Komisi Informasi dan pihaknya akan memanggil kedua belah pihak serta memproses persengkataan antara kedua belah pihak.

“jika surat resmi tadi tidak dijawab, bisa laporkan ke kami, nanti kami panggil BPN, kami panggil perwakilan masyarakat, kami minta berikan informasi yang jelas kepada masyarakat,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan Ombudsman Provinsi Riau melalui asisten Ombudsman, Habibi. Ia menjelaskan bahwa masyarakat juga dapat melapor kepada Ombudsman, dan pihaknya nanti akan menyelesaikan baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.

“kalau kami tentu menerima laporan dulu dari masyarakat, dan kami menyarankan kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas persoalan tersebut, silahkan melaporkan ke kami,” jelas Habibi saat dikonfirmasi oleh RBS Radio.

Hal ini juga ditanggapi oleh Ketua Ombudsman Riau, Ahmad fitri. Dirinya menghimbau kepada masyarakat langkah awal yaitu untuk melaporkan ke bagian pengaduan kantor Pertanahan, namun jika menemui kendala masyarakat dipersilahkan untuk mengadukan ke Ombudsman.

Sebelumnya RBS Radio telah mengkonfirmasi kepada sejumlah pihak terutama RT, Kepala Desa, maupun camat Siak, terkait persoalan tersebut, dan ditemui memang sejak dikumpulkan atau diserahkan surat tanah asli milik masyarakat tahun 2017 hingga saat ini (2019) belum ada pembagian lagi sertfikat tersebut. (KAR)

REDAKSI RBS

1 thought on “Terkait Persoalan PTSL di Siak, Ini Tanggapan Komisi Informasi Publik Dan Ombudsman

  1. Alhamdulillah klo ada kejelasan seperti ini dari pihak KIP dan Ombusmen. Sekarang tinggal Penghulu setiap kampung untuk membuat surat resmi ke pihak BPN. Biar semua jelas dan tak ada dusta diantara kita… Macam judul lagu ye… Mewah mewah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1
Mau Pasang Iklan?
Atau Mau Pesan Produk?
Atau Mau request?
Powered by